Pendaftaran Tes CPNS 2019, Direncanakan Pada Juni atau Juli

Pendaftaran Tes CPNS 2019

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengumumkan kuota rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Jumlahnya mencapai 150 ribu kursi. Seleksi terbagi menjadi dua tahap, masing-masing kuotanya 75 ribu kursi. Pemerintah juga membuka lowongan CPNS baru 100 ribu kursi, pendaftaran sekitar Juni dan Juli.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyampaikan tiga bidang profesi yang menjadi prioritas dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Yaitu untuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan (nakes), dan penyuluh pertanian.

Bima menjelaskan untuk teknis proses seleksinya, rekrutmen PPPK tidak jauh berbeda dengan seleksi CPNS tahu lalu. Seleksi PPPK akan dibuka dalam dua tahap. Tahap pertama pada Februari-Maret depan. Kemudian tahap kedua setelah coblosan Pilpres 2019 nanti. Terkait perincian jadwalnya, Bima mengatakan belum diumumkan. Sebab saat ini masih ada pembahasan serius soal anggaran gaji PPPK yang nantinya ditanggung Pemda.

BKN juga menuturkan tanda identitas PPPK akan disamakan dengan PNS lewat penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Bedanya syarat batas usia pelamar tidak terpaku pada aturan maksimal 35 tahun seperti CPNS. Batas maksimal usia pelamar PPPK paling tinggi satu tahun sebelum batas usia pensiun. Misalnya untuk guru usia pensiunnya 65 tahun, maka batas maksimal usia saat mendaftar adalah 64 tahun.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan anggaran gaji untuk guru honorer kepada Kementerian Keuangan. Guru honorer akan diberi gaji sesuai upah minimum regional (UMR) di daerahnya. Perekrutan guru oleh pemerintah dilakukan melalui seleksi CPNS dan kemudian PPPK. Muhadjir pun mengusulkan agar gaji sebesar UMR ini dapat diberikan kepada guru yang tidak bisa mengikuti seleksi PPPK maupun CPNS.

Dia mengusulkan agar pemberian gaji sesuai UMR itu diambil dari dana alokasi umum (DAU) dan tidak dibebankan ke APBD. Artinya, dana tersebut diambil dari APBN pemerintah pusat. “Karena kalau dibebankan ke APBD kita tidak bisa memaksa daerah untuk mengalokasikan. Tapi kalau nanti masuk dalam DAU, terutama DAU untuk gaji guru, itu sehingga kita bisa kontrol,” ujarnya.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menuturkan, sudah mengusulkan kuota untuk penerimaan PPPK kepada KemenPAN-RB. Pihaknya membutuhkan 4.200 orang untuk posisi dosen. "Nantinya akan ditempatkan di 36 perguruan tinggi negeri (PTN) baru seluruh Indonesia," ucap Nasir saat ditemui di Universitas Bina Nusantara kemarin.

Terkait rencana penerimaan pegawai tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng mengusulkan agar pelaksanaan tes ditangani panitia lokal.

Kami akan meminta atau mengusulkan agar tes tersebut dilakukan di daerah dan menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan daerah, kata Kabid Pengembangan BKD Kalteng Rawansah beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal itu cukup beralasan, agar dalam penerimaan tersebut yang akan diselenggarakan tahun 2019 ini, lebih banyak putra daerah yang mendapatkan peluang CPNS.

Rencana mau membuka formasi K3 untuk tenaga kontrak. Untuk Kalteng masih menunggu kepastian dan masih mengikuti rapat bersama Kemenpan RI, terangnya.

Dari hasil tersebut akan disampaikan kepada pimpinan dan dilanjutkan kepada gubernur yang kemudian ditindaklanjuti. Dalam rapat tersebut Kementrian meminta masukan dari setiap daerah terkait dengan penerimaan CPNS. Karena memang yang diminta berdasarkan kebutuhan provinsi masing-masing.

Ditegaskannya, kali ini Kalteng akan fokuskan PNS Kalteng yang lebih banyak formasi.

Kalau kemarin kan tidak banyak. Dengan setiap SOPD di provinsi. Namun jumlah formasinya belum dapat dipastikan, terangnya lagi.

Dalam rencana penerimaan CPNS tersebut ada syarat khusus. Tahap l penerimaan dilakukan akhir Februari ini adalah tenaga honorer yang telah terdaftar pada database BKN.

Yaitu honorer K 2 yang tidak lulus tes tahun 2013. Jadi terbatas tidak untuk umum. Ini khabar baik bagi honorer K2 data base yang lalu. Kemudian harus punya pendidikan S 1, tutupnya.

Untuk Formasi yang diusulkan diminta dari Kementerian PAN dan RB harus berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh sekretaris daerah, dalam hal ini Biro Organisasi agar sesegera mungkin disampaikan ke Kementerian PAN dan RB.

Kepada seluruh masyarakat untuK dapat bersabar karena hal ini masih dalam proses dan tetap mempersiapkan diri. Persyaratan pun sama dengan penerimaan sebelumnya, bebernya.

Tahun 2018 sebelumnya pemerintah Seruyan memang berencana membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun untuk pengangkatan tenaga honorer II (K2) tersisa yang belum lulus CPNS masih belum ada kepastian.

Belum adanya kejelasan mengenai nasib tenaga honorer K2 tersebut diakui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Seruyan H Hartono SH.

Kepala BKPSDM Seruyan H Hartono menyampaikan laporan saat pembekalan pegawai kontrak daerah, di Kuala Pembuang, beberapa waktu lalu.

Hartono mengaku pihaknya masih belum menerima informasi dari pemerintah pusat berkaitan dengan kejelasan ada tidaknya pengangkatan tenaga honorer K2 yang belum lulus CPNS tersebut. “Mengenai honorer K2, sampai saat ini tidak ada beritanya,” ucapnya.

Menurut Hartono, penerimaan CPNS tahun ini semuanya untuk jalur umum. Tidak ada jalur khusus bagi tenaga honorer K2. Untuk itu dia mempersilakan para honorer K2 mengikuti tes CPNS 2018, apabila memang formasi yang dicari sesuai dengan kesarjanaannya. ”Karena tes CPNS ini terbuka untuk umum,” ujarnya.

Termasuk pula para pegawai kontrak daerah, Hartono mempersilakannya apabila mereka ingin mengikuti penerimaan CPNS tersebut.

Sementara ditanya perkembangan prosesi penerimaan CPNS 2018, Hartono menjelaskan, pada bulan Maret ini masih pada tahap perumusan kuota kebutuhan formasi CPNS oleh KemenPAN dan BKN setelah pemasukan usulan kuota CPNS oleh semua instansi pada bulan Januari lalu.

Tapi hingga sekarang ini kami belum tahu berapa kuotanya untuk Kabupaten Seruyan, ucapnya.

Share this post